TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku selama ini tak pernah mempermasalahkan apakah pemerintah mengambil kebijakan impor beras atau tidak. Yang menjadi fokus perhatiannya selama ini adalah harga beras yang terus cenderung naik.
"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini (naik). Kita sikapi secara bersama," ujar Syahrul di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. "Saya, Mendag (Menteri Perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan."
Baca: Pemerintah Resmi Impor Beras 200 Ribu Ton, Bapanas: Hanya untuk Kegiatan Pemerintah
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan telah merilis izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang kian menipis jelang akhir 2022.
Stok beras di Bulog terancam
Perum Bulog terancam hanya mempunyai stok akhir sekitar 200 ribu ton beras hingga akhir 2022. Per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).
Sementara itu, Kementerian Pertanian menyebut data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi dengan rentang harga Rp 9.359 hingga Rp 11.700 per kilogram.
"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan standing crop kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," kata Syahrul.
Lebih jauh Syahrul menyatakan permasalahan CBP adalah soal kebijakan, dan bukan masalah ada atau tidak adanya beras. "Sebaiknya yang menjawab itu adalah data bahwa secara faktual di lapangan, rakyat mau menjual dengan harga yang lebih mahal karena cost produksi ada kenaikan," katanya.
Ia lalu menyampaikan instruksi dari Presiden Jokowi agar dilakukan faktualisasi data dan bukan hanya melihat data di atas kertas. "Kenapa harganya mahal? Negara harus ada (untuk) mem-backup harga, ketersediaan cukup, harga juga terjangkau," kata Syahrul menirukan pernyataan kepala negara.
Selanjutnya: Sementara itu Kepala Badan Pangan ...
